ANGGOTA Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, mendukung rencana Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar.
Menurut Daddy, ada wacana pembentukan holding perusahaan guna mengoptimalkan kinerja BUMD yang ada. Namun, ia menegaskan bahwa rencana ini harus didasarkan pada perhitungan matang.
“Ya, katanya akan ada holding. Kelihatannya ke arah itu,” ujar politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan, Kamis 13 Februari 2025.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Daddy menekankan bahwa sebelum pembentukan holding, perlu dilakukan audit menyeluruh dan due diligence guna mendapatkan gambaran kondisi aktual BUMD.
“Tentu harus dilakukan audit menyeluruh, dan ada due diligence,” tegasnya.
Ia menilai pembenahan BUMD harus segera dilakukan agar tidak terus membebani APBD. Sebaliknya, BUMD diharapkan bisa berkembang dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
“Masalahnya ada mindset yang salah. APBD dianggap sebagai ATM oleh oknum-oknum pengelola BUMD,” ungkap Daddy.
Untuk mempercepat pembenahan, Daddy mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Jabar. Ia berharap Pansus dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada gubernur baru mengenai persoalan BUMD.
“Kemarin-kemarin saya jadi inisiator Pansus, tapi kawan-kawan Komisi III minta waktu. Saya bilang mangga saja,” katanya.
Namun, Daddy menyadari bahwa kewenangan pembentukan Pansus ada di tangan Komisi III DPRD Jabar. Meski begitu, ia tetap berharap langkah konkret segera diambil demi perbaikan tata kelola BUMD di Jawa Barat.