“Keputusan tersebut memperlihatkan sikap Jokowi yang mengedepankan rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019 yang penuh ketegangan,” ungkapnya, Sabtu (15/2).
Bagi Prabowo, kata Bondhan, momen ini bisa dilihat sebagai bentuk keterbukaan Jokowi yang memungkinkan dirinya kembali ke panggung pemerintahan setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu sebelumnya. Klimaksnya, kemenangan di Pilpres 2024.
Menurutnya, saat mengacu pada triangle interest complexity, Presiden Prabowo mungkin tidak melihat Jokowi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis yang telah memberinya kesempatan, ruang, dan panggung di blantika politik-pemerintahan.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
“Hutang budi politik” ini kiranya tidak diabaikan begitu saja. Kendati kala itu tentu berlandaskan restu PDI Perjuangan, Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa Jokowi telah memberikan modal politik yang cukup baginya untuk mendapatkan legitimasi dari publik.
Oleh karena itu, Bondhan menambahkan upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan bagi stabilitas politik dan reputasinya sendiri.
Namun, di sisi lain, ada realitas yang perlu diperhitungkan. Jokowi bukan hanya individu, tetapi juga entitas politik yang tak menutup kemungkinan memiliki kepentingan sendiri.
Tak dapat dipungkiri, dirinya diisukan masih memiliki pengaruh yang kuat di berbagai elemen pemerintahan dan bahkan dalam dinamika legislatif. Keberlanjutan dukungan Jokowi terhadap Prabowo pun kiranya menjadi pertimbangan utama.
“Situasi ini membuat Prabowo tampaknya harus benar-benar cermat dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan kendali atas pemerintahannya sendiri,” katanya.
Di saat yang sama, lebih lanjut Bondhan, salah satu variabel yang seakan memperumit situasi politik saat ini adalah posisi PDI Perjuangan. Setelah dominasi politiknya selama satu dekade terakhir, kini PDI Perjuangan berada dalam posisi yang lebih sulit.
“Satu variabel kontemporer lain, isu prasyarat PDI Perjuangan untuk terlibat memperkuat pemerintah disebut cukup memberatkan kepentingan soliditas koalisi pemerintahan Prabowo,” tandasnya.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Bagaimana tidak, tukas Bondhan, isu dan hipotesa yang berhembus, prasyarat seperti mempertimbangkan ulang relasi dengan Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga case Hasto dan lain sebagainya tampak memiliki derajat mudarat lebih dibanding manfaat bagi stabilitas politik-pemerintahan saat ini.