ISU anggaran proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN diblokir santer diperbincangkan hari-hari ini. Bahkan berdasarkan desus yang beredar di media sosial, proyek pembangunan ibu kota negara baru itu bakal mangkrak karena tidak ada dana.
Adapula yang menyebut Presiden Prabowo Subianto membatalkan mega proyek senilai puluhan triliun rupiah tersebut.
Adapun isu anggaran proyek IKN diblokir mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada bujet yang direalisasikan untuk proyek ibu kota baru itu pada 2025.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Saat ini, ia tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo.
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024.
“Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”
Menanggapi isu panas yang beredar, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akhirnya buka suara. Saat dihubungi media pada Kamis, 6 Februari 2025, Juru Bicara IKN Troy Pantouw mengatakan pembangunan ibu kota baru terus berjalan. OIKN disebutnya tetap melaksanakan pembangunan sesuai arahan Prabowo.
“Ini (isu IKN diberhentikan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” kata Troy.
Lebih lanjut, Troy mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas Presiden Prabowo dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, pada Selasa, 21 Januari lalu, Kepala Negara menitipkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik. Prabowo menegaskan keberlanjutan IKN seiring menyetujui anggaran pembangunan Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Komitmen itu diperkuat melalui ratas tentang IKN pada Senin, 3 Februari 2025. Kala itu, Basuki mengatakan Prabowo menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN khusus untuk tahun ini.
OIKN, kata Basuki, diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Pembangunan IKN tetap berjalan juga ditegaskan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga. Pihaknya mengatakan bahkan pembangunannya telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.