Berhentinya bantuan USAID mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan membuka jalan bagi negara pesaing, seperti China, untuk meningkatkan bantuan dan memperluas pengaruhnya.
Musk juga membatalkan kontrak senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat terkait program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Program DEI bertujuan mendorong keadilan dan kesempatan bagi semua kalangan.
Namun, langkah Musk ini menuai kritik, karena DEI sejalan dengan promosi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan yang selama ini diusung Amerika Serikat di kancah internasional.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pembatalan program DEI berpotensi merusak citra Amerika Serikat sebagai negara yang progresif dan inklusif. Hal ini dapat melemahkan otoritas moral Amerika Serikat dalam isu HAM dan demokrasi, terutama di kalangan sekutu Amerika Serikat di Eropa yang mendukung inisiatif DEI.
Selain USAID dan DEI, Musk juga menuai kritik karena aksesnya terhadap sistem pembayaran pemerintah federal Amerika Serikat. Senator Elizabeth Warren memperingatkan bahwa Musk memiliki kendali atas sistem yang mengelola pembayaran Jaminan Sosial dan Medicare, berpotensi menyalahgunakan informasi pribadi jutaan warga Amerika Serikat.
Kekhawatiran juga muncul terkait konflik kepentingan antara peran Musk di DOGE dan bisnis pribadinya, seperti SpaceX, yang menerima kontrak miliaran dolar dari pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Allison Stanger, Profesor Politik dan Ekonomi Internasional di Middlebury College, berpendapat bahwa motivasi Musk dalam pemerintahan Amerika Serikat mungkin bukan sepenuhnya altruistik, tetapi terkait dengan keuntungan finansial dan strategis bagi bisnisnya. Stanger menekankan akses Musk terhadap data sensitif pemerintah Amerika Serikat sebagai potensi ancaman serius.
Kritik terhadap tindakan Musk menyebutnya sebagai ‘kudeta korporasi’. Dampak jangka panjang dari kebijakan ‘efisiensi’ Musk masih belum jelas, tetapi potensi penurunan soft power AS, dan peningkatan pengaruh negara lain seperti China, Uni Eropa, dan Rusia, adalah skenario yang mungkin terjadi.
Hilangnya soft power Amerika Serikat berpotensi menciptakan dunia multipolar, di mana tidak ada satu negara yang dominan. Berbagai kekuatan akan bersaing untuk membentuk norma dan institusi global. Ini akan mengubah lanskap geopolitik secara signifikan.