28 Januari lalu, kapal induk milik negara Prancis bernama Charles de Gaulle (R91) bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Kunjungan pelabuhan pertama yang bersejarah di Indonesia sebagai bagian dari penempatannya ke Indo-Pasifik di bawah Misi “Clemenceau 25”. Kunjungan ini juga mendahului “La Perouse 25” dipimpin Angkatan Laut Perancis, latihan angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan sembilan negara – Perancis, Australia, Kanada, India, india, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris – yang berlangsung di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok.
Tiga hari kemudian, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Keesokan harinya, Sjafrie dan petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menaiki Kapal Induk Charles de Gaulle di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Keputusan Jakarta mengizinkan Paris menyelenggarakan latihan militer multinasional di tiga titik sempit maritim Indonesia, dan menambatkan kapal induk bertenaga nuklir di pelabuhan, belum lagi keterlibatan diplomatik tingkat tinggi setelahnya, mencerminkan fakta bahwa Perancis semakin menjadi mitra keamanan strategis bagi Indonesia.
Fakta ini bukanlah perkembangan teranyar. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024, Prabowo setidaknya melakukan tujuh kunjungan resmi ke Prancis, menjadikannya salah satu tujuan luar negeri yang paling sering dikunjungi.
Pada tahun 2021, kolaborasi keamanan antara kedua negara semakin diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) yang baru.
Mengapa Prancis?
Pejabat Indonesia sudah menjelaskan alasannya secara gamblang. Dalam sidang ratifikasi DCA pada bulan Juni 2024, Menteri Luar Negeri saat itu, Retno Marsudi, menyoroti status Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Demikian pula, pada sidang lain di bulan September 2024, Prabowo menyoroti status Prancis sebagai negara dengan kekuatan nuklir. Dalam pandangan ini, langkah Indonesia untuk mengintensifkan keterlibatan pertahanannya dengan Prancis bukan semata-mata mengenai kerja sama bilateral namun juga merupakan upaya untuk meningkatkan posisi geopolitik global.