Pemerintah memutuskan menaikkan HPP gabah dalam rapat terbatas para menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Dalam ratas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025, kebijakan ini diputuskan akan mulai berlaku efektif per 15 Januari 2025.
Hingga April 2025, Bulog diminta pemerintah menyerap beras sebanyak 3 juta ton. Perusahaan ini mengaku membutuhkan setidaknya Rp57 triliun untuk merealisasikan target itu.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Sementara, pengamat Pertanian, Prima Gandhi meminta Perum Bulog untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo yang telah memutuskan HPP pembelian gabah (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Ia mengeklaim sampai saat ini masih banyak petani menjerit akibat harga di lapangan anjlok bahkan hingga Rp 5.500 perkilogram.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam kunjungan ke kantor Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba menurunkan harga gabah petani. Karena itu, Presiden meminta semua sektor bahu membahu menyerap gabah sesuai HPP GKP tersebut.
Menurut saya, Presiden harus tahu fakta terkait serapan gabah yang masih dibawah HPP ini. Bulog juga harusnya mendukung semua arahan Presiden,” ujar Gandhi, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/2).
Pengamat dari IPB University yang saat ini sedang menempuh studi di Tokyo University of Agriculture, Jepang itu, menilai Bulog harus bisa mengakomodir semua kepentingan petani. Terutama dalam meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan petani. Terlebih pemerintah menargetkan swasembada dan setop impor beras pada tahun ini.
“Jika petani tidak diuntungkan karena Bulog tidak menyerap sesuai HPP buat apa ada penetapan HPP GKP berdasarkan perhitungan biaya produksi,” kata Gandhi.
Ia melihat serapan gabah tahun ini akan memiliki dampak besar terhadap percepatan swasembada yang telah dicanangkan pemerintah. Sebab Penetapan harga GKP bukan hanya untuk menstabilkan harga gabah dan beras namun juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani padi.
“Jangan sampai jika ini terus terjadi, target capaian swasembada yang sudah bagus ini malah tercoreng hanya karena gabah petani tidak diserap sesuai HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram,” ujar Gandhi.