Forum internal secara rutin yang melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dapat menjadi sarana untuk menyinkronkan visi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan.
Kemudian, perlu adanya transparansi dalam pengambilan keputusan. Menurut prinsip yang dikemukakan oleh Fukuyama, transparansi adalah kunci untuk menghindari dominasi kepentingan tertentu dalam kebijakan.
Dengan sistem monitoring yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi, Prabowo dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan telah melalui proses evaluasi yang terbuka, sehingga mengurangi potensi konflik internal.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Selain itu, pada suatu titik, Prabowo perlu mempertimbangkan terkait implementasi sistem yang lebih meritokratif atau berdasarkan pada meritokrasi.
Pengangkatan pejabat berdasarkan kualifikasi dan integritas sangat penting untuk mengurangi bias politik dan kepentingan pribadi. Dengan mengimplementasikan sistem meritokrasi,
Prabowo dapat memastikan bahwa setiap menteri yang diangkat memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya tanpa terjebak dalam konflik kepentingan yang merugikan.
Pada akhirnya, fenomena kontroversi pengambilan kebijakan yang melibatkan menteri-menteri dengan afiliasi elite tertentu merupakan cermin nyata dari dinamika persaingan internal dalam sistem politik Indonesia.
Perpecahan internal yang muncul akibat adanya kepentingan yang berbeda antar elite tidak hanya menciptakan kebijakan yang kontradiktif, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Bagi Prabowo, tantangan ini merupakan ujian strategis untuk mempertahankan visi nasionalisme dan kemandirian yang ia perjuangkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, transparansi, dan meritokrasi, serta menjaga identitas politik yang konsisten, Prabowo dapat mengurangi dampak negatif dari konflik internal dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menguntungkan masyarakat.
Melalui strategi penyikapan yang efektif, Prabowo memiliki peluang untuk mengatasi perpecahan antar elite dan membangun pemerintahan yang responsif serta pro-rakyat.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Ke depan, konsolidasi internal yang kuat dan dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang holistik dan berkesinambungan, serta memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen bangsa dalam visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam konteks ini, peran Prabowo tidak hanya terbatas pada penyampaian narasi nasionalisme, tetapi juga pada upaya nyata untuk merombak mekanisme pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.