Fragmentasi ini dapat berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam konteks fenomena diatas, kita melihat bagaimana kedua pemikiran tersebut dapat diterapkan. Kebijakan yang mencerminkan kecenderungan kepentingan elite tertentu mendominasi pengambilan kebijakan bisa berakibat pada pemburukan citra Prabowo menunjukkan adanya fragmentasi dalam pengambilan keputusan.
Hal ini sejalan dengan analisis Huntington mengenai ketidakstabilan yang sangat mungkin muncul dari persaingan antar elite, serta peringatan Dahl dan Fukuyama tentang pentingnya integrasi visi dan nilai dalam membangun kebijakan yang konsisten.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Bagi Prabowo Subianto, dinamika ini membawa konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. Prabowo, yang berusaha mengukir citra sebagai pemimpin nasionalis dengan semangat kemandirian, menghadapi tantangan besar jika kebijakan-kebijakan yang dipromosikan justru mencerminkan kepentingan kelompok elite tertentu yang berseberangan dengan nilai-nilai yang ingin ia tanamkan.
Ketika menteri-menteri yang berafiliasi dengan elite lain mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap visi Prabowo. Misalnya, kebijakan terkait proyek pagar laut dan distribusi tabung gas 3kg tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang bagi kritik terhadap inkonsistensi dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Di sinilah letak permasalahan utama persaingan internal: meskipun berada dalam satu sistem pemerintahan, perpecahan internal antara elite yang memiliki agenda berbeda dapat mengakibatkan kerugian bagi seluruh institusi dan, pada akhirnya, bagi kepentingan nasional.
Dalam menghadapi situasi ini, Prabowo harus mempertimbangkan strategi untuk mengatasi perpecahan internal dan mengintegrasikan berbagai kepentingan menjadi satu visi yang utuh.
Hal ini tidak mudah dilakukan, terutama ketika kepentingan politik dan ekonomi yang kuat sudah mengakar di dalam struktur elite. Namun, tanpa adanya koordinasi yang efektif, langkah strategis yang diambil oleh Prabowo berisiko gagal menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme yang ingin ia tonjolkan.
Mengacu pada pemikiran para scholar yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil oleh Prabowo untuk menghadapi dinamika persaingan internal. Pertama adalah perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal. Prabowo perlu menciptakan mekanisme koordinasi yang kuat antar elemen dalam kabinet atau koalisi politiknya.