DALAM beberapa waktu terakhir, dinamika politik Indonesia menyuguhkan fenomena yang menarik untuk dikaji, kasus pemagaran laut yang berlarut-larut, bahkan menteri dan jajaran terkait terkesan takut. Kemudian, penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, hingga kesengsaraan rakyat mendapatkan gas melon gara-gara harus berebut beli di pangkalan.
Fenomena ini menimbulkan perdebatan karena menyisakan pertanyaan mengenai apakah kepentingan elite tertentu mendominasi pengambilan kebijakan.
Fenomena ini menggambarkan sebuah realitas di mana elite politik, yang berasal dari afiliasi berbeda, tampak mengambil kebijakan yang sangat mungkin jadi kontradiktif. Di tengah upaya Prabowo Subianto untuk membangun citra politik yang kuat dengan mengusung nilai-nilai nasionalisme dan kemandirian, adanya kebijakan yang tampaknya menguntungkan kelompok elite tertentu—seperti yang diasosiasikan dengan Presiden ke-7 Jokowi—menimbulkan tantangan tersendiri.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Dengan begitu, terbentuklah dinamika persaingan internal di mana kepentingan masing-masing pihak saling berbenturan dan menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten. Seperti apa hal ini harus dimaknai?
Untuk memahami fenomena tersebut, merujuk pada konsep persaingan internal yang dikemukakan oleh beberapa pemikir terkemuka. Salah satunya adalah Samuel Huntington, yang dalam karyanya mengemukakan bahwa persaingan di antara elite politik merupakan faktor krusial dalam menentukan stabilitas politik suatu negara.
Huntington menyoroti bahwa ketika elite politik terpecah dan tidak memiliki visi yang sejalan, maka kebijakan yang dihasilkan akan menjadi tidak terkoordinasi dan berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam sistem pemerintahan.
Selain Huntington, pemikir Robert Dahl dan Francis Fukuyama juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kekuasaan dan konflik antar elite. Dahl menekankan pentingnya pluralisme dan keberagaman dalam politik.
Menurutnya, keberadaan berbagai kelompok elite yang memiliki kepentingan berbeda sebenarnya merupakan hal yang alami dalam sistem demokrasi.
Namun, masalah muncul ketika perbedaan tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan baik dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kebijakan yang kontradiktif dan merugikan masyarakat.
Sementara itu, Francis Fukuyama dalam kajiannya mengenai akhir sejarah politik menyoroti pentingnya kesatuan visi dan nilai sebagai fondasi stabilitas pemerintahan.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Menurut Fukuyama, ketika elite politik tidak memiliki tujuan bersama dan saling bersaing untuk kepentingan individu atau kelompoknya, maka akan terjadi fragmentasi dalam kebijakan.