Layanan ini, kata Iman, merupakan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah kepada 155 siswa-siswi eligible yang gagal mengikuti proses SNBP.
Kesemrawutan proses pendaftaran SNBP 2025 ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masa depan peserta didik. Padahal, saban tahun SNBP adalah kesempatan jalur masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa dengan prestasi akademik yang baik.
Jika sekolah lalai dalam tahap PDSS, maka siswa yang berhak untuk mengikuti SNBP otomatis kehilangan kesempatan. Situasi ini tidak hanya mengecewakan, tetapi merampas hak siswa memperoleh akses pendidikan tinggi tanpa kesalahan yang mereka buat sendiri.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Untungnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka lagi kesempatan bagi sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS. Sekolah diberikan waktu hingga 5 Februari 2025 hingga pukul 15.00 WIB untuk melengkapi pendaftaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan kebijakan ini diambil karena sebanyak 373 sekolah yang sudah melengkapi data isian siswa memenuhi syarat (eligible), namun belum melakukan finalisasi.
Mu’ti tak ingin hal itu menyebabkan siswa di sekolah-sekolah tersebut tidak dapat mendaftar SNBP. Hingga Selasa (4/2), sekolah yang sudah melengkapi pendaftaran ada sebanyak 228 sekolah dari total 373 sekolah. Ratusan sekolah yang belum melakukan finalisasi itu, harus mengirimkan dokumen pernyataan surat kuasa kepada Panitia SNPMB.
Surat kuasa itu berisi identitas sekolah, pernyataan PDSS lengkap atau tinggal pemfinalan, dan memberikan kuasa pada Panitia SNPMB membantu finalisasi.
Mu’ti pun menegaskan, dampak yang ditimbulkan dari kelalaian PDSS sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Pasalnya, sekolah yang berhasil menyelesaikan PDSS tepat waktu, sudah tercatat sebanyak 21.003 sekolah dan siswa yang melakukan finalisasi nilai 908.128 siswa.
Artinya, banyak sekolah yang berkomitmen penuh dan peduli terhadap jadwal dan tahapan pengisian PDSS. Jumlah sekolah yang menuntaskan PPDS turut mengalami peningkatan 1.513 sekolah, dengan jumlah 63.465 siswa lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Mu’ti akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi soal perubahan jadwal SNPMB ini.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Sekolah tidak boleh karena kami berikan kesempatan kemudian menjadi alasan untuk tidak segera memproses, supaya ini tidak menjadi alasan untuk sekolah merasa mendapat kelonggaran dan kemudian tidak segera memenuhinya,” kata Mu’ti dalam keterangannya, Rabu (5/2).