Dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan Brookings Institution pada bulan September, pengeluaran bantuan AS hanya sekitar 0,33 persen dari PDB.
Angka ini mencapai puncaknya sebesar 3 persen dari PDB pada 1950-an dengan program Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dingin, angka ini berkisar antara 1 persen hingga kurang dari 0,5 persen.
Meskipun Amerika Serikat memberikan lebih banyak bantuan resmi dari pemerintah daripada negara lain, kontribusinya sebagai persentase pendapatan nasional berada di urutan terbawah untuk negara-negara kaya pada 2020, menurut angka-angka dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pada 2023, Norwegia menduduki peringkat teratas dengan 1,09 persen dari pendapatan nasional bruto, sementara Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan 0,24 persen, bersama dengan Slovenia, Republik Ceko, dan Spanyol.
Apakah dukungan untuk bantuan luar negeri bersifat bipartisan
Menurut Brookings, pemerintahan dan anggota parlemen dari Partai Demokrat secara historis lebih mendukung daripada Partai Republik, namun setiap presiden pascaperang, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, telah menjadi pendukung kuat bantuan luar negeri – selain Trump.
Laporan tersebut mencatat bahwa proposal dari pemerintahan Trump yang pertama untuk memotong anggaran urusan internasional AS hingga sepertiganya ditolak, begitu pula upaya untuk menunda pertimbangan kongres atas undang-undang bantuan luar negeri tambahan pada 2024.
Dan dalam pemungutan suara bipartisan pada Juni, 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Partai Republik menolak amandemen untuk menghapus bantuan luar negeri dari anggaran fiskal 2025.
Siapa yang telah menjalankan USAID?
Di bawah mantan Presiden Joe Biden, USAID dijalankan oleh diplomat Irlandia-Amerika, Samantha Power, seorang yang mengaku idealis dan menjabat sebagai duta besar PBB di bawah Barack Obama.
Prioritas utamanya di bawah Kerangka Kerja Kebijakan Maret 2023 adalah krisis iklim, membendung arus otoritarianisme, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesempatan yang setara.
Dalam sebuah wawancara bulan ini, Power menyoroti peran USAID dalam memproyeksikan kekuatan lunak AS.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Bukti terbaik dari kontribusi USAID adalah lonjakan propaganda yang didukung oleh RRC dan Rusia yang memfitnah USAID dan pekerjaan kami di seluruh dunia,” ujarnya, dengan menggunakan inisial nama resmi RRC, yaitu Republik Rakyat Cina.