Skandal pejabat transportasi Australia ini menambah daftar panjang kontroversi terkait penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat publik.
Apakah permintaan maaf dan penggantian biaya perjalanan cukup untuk meredam kemarahan publik? Ataukah langkah lebih tegas harus diambil untuk memastikan integritas pejabat pemerintah?