RAPOR bayangan atas 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka dirilis oleh organisasi nonprofit Greenpeace Indonesia bersama lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Mengutip unggahan di kanal X milik Greenpeace Indonesia, ditampilkan sejumlah ulasan disertai nilai A hingga E atas beberapa kebijakan yang diambil selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Greenpeace & @celios_id melakukan penilaian terhadap kinerja Prabowo-Gibran dan kabinetnya selama 100 hari pertama menjabat. Menggunakan nilai A hingga E, dengan nilai A sangat baik, E sangat buruk,” tulisnya.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Dari Aspek lingkungan, Greenpeace menyoroti beberapa hal yang nilainya masih buruk. Pertama ialah rencana pemerintah membuka 20 hektare lahan untuk sektor pangan dan energi dalam penilaiannya.
Menurut kedua lembaga tersebut, keputusan ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan akibat deforestasi dan kerusakan terhadap ketahanan pangan masyarakat adat karena disrupsi terhadap sumber pangan lokal.
“Soal ketahanan pangan dan energi yang kami beri nilai E karena tanaman sawit dan hutan itu tidak sama, ya Pak @prabowo!” tegasnya.
Kemudian konservasi wilayah laut belum mempertimbangkan nasib warga pesisir dan pulau-pulau kecil. Greenpeace merujuk pada nasib nelayan Teluk Jakarta dan ancaman pagar laut.
Prabowo juga dinilai masih melanjutkan kebijakan eksploitasi minerba dari era sebelumnya dengan dalih hilirisasi yang dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan pulau kecil.
“Aspek lingkungan lain yang dinilai adalah konservasi laut, kawasan pesisir, dan pulau kecil. Lagi-lagi, Prabowo-Gibran dapat nilai E karena minimnya kepedulian menjaga laut, serta melindungi masyarakat di pesisir dan pulau kecil,” imbuh mereka.
Namun Greenpeace juga menyoroti beberapa kebijakan Prabowo-Gibran yang bisa diapresiasi, meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah sisi pengelolaan sampah.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Prabowo-Gibran layak dapat nilai D soal pengelolaan sampah karena ada inisiatif untuk menutup tempat pembuangan sampah akhir (TPA) ilegal. Sayangnya, alokasi anggaran untuk lingkungan, termasuk penanganan sampah, masih kurang!,” cuitnya.
Di panggung internasional, Prabowo kerap mengumbar janji tentang transisi energi dan peralihan dari batu bara. Namun menurut Greenpeace belum ada peta jalan jelas soal transisi ini, sementara PLTU kawasan industri terus diberi izin beroperasi.