MESKI tak serta merta dapat dijadikan generalisir, dengan kinerja 100 hari yang cenderung jamak dinilai belum maksimal, penilaian terhadap bagaimana Presiden Prabowo Subianto memegang kendali nahkoda RI bermunculan.
Utamanya, mengenai kemantapan prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo di tengah tarik-menarik pengaruh internal maupun eksternal dalam politik kekuasaan.
Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, testimoni terkait progresivitas kinerja mulai bermunculan. Sayangnya, tak sesuai yang diharapkan.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Statement RI-1 bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan menghadirkan “kejutan besar” pun terbaca sebagai pemantik, yakni agar tak terpaku pada indikator 100 hari yang secara rasional pun cukup sukar untuk bekerja secara maksimal mengelola negara besar dengan tantangan serta permasalahannya yang kompleks seperti Indonesia.
“Persoalan ialah terkait dengan gemuknya kabinet sehingga menyedot anggaran negara,” ungkap pengamat politik dan ekonomi asal Cirebon, Heru Subagia (22/1).
Heru juga mengkritisi dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran ini beberapa kementerian masih sibuk internal karena dipecah-pecah.
“Juga adanya kementerian baru dan yang dipecah-pecah tentu mereka masih berkutat konsolidasi internal, mengusun anggaran dan program yang baru,” ujarnya.
Jika dari sisi politik, Heru menyebut Presiden Prabowo berhasil melakukan konsolidasi sehingga hampir semua kekuatan politik mendukung dan menjadi bagian dari pemerintahan.
Bahkan terakhir, PDIP juga memberikan dukungan penuh pada pemerintahan. Adanya konsolidasi kekuasaan, kata Lili, dapat membangun stabilitas pemerintahan.
Namun, ia menuturkan adanya konsolidasi kekuasaan tersebut bisa mengancam kebebasan dan demokrasi karena tidak adanya kontrol yang kuat dari partai atau parlemen.
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
“Suara-suara kritis bisa terancam. Misalnya, kasus Rieke Diah Pitaloka ketika bersuara keras dipanggil ole MKD DPR,” tandasnya
Kendati demikian, telaah kritis menjelang 100 hari pemerintahan di bawah kepemimipinannya kiranya tak keliru juga untuk tetap dilakukan.
Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. Sementara itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan mereka tercatat lebih tinggi, yakni 89,4 persen.
Menanggapi hal ini, Heru memaparkan beberapa catatan kritis yang harus diperhatikan, khususnya dalam aspek komunikasi publik.