DONALD Trump telah menjanjikan tindakan besar dalam pemerintahan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ia berencana memadukan pendekatan konservatif tradisional terhadap pajak, regulasi, dan isu budaya dengan kecenderungan yang lebih populis terhadap perdagangan dan perubahan peran internasional Amerika.
Agenda Trump juga akan mengurangi upaya pemerintah federal dalam hak-hak sipil dan memperluas kekuasaan presiden.
Berikut usulan rencana pemerintahan Trump yang kedua, seperti dikutip Associated Press pada Senin (20/1/2025).
Imigrasi
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Pada kampanyenya 2016, Trump telah menyerukan untuk membangun tembok dengan negara tetangganya dan melakukan program deportasi massal terbesar dalam sejarah.
Ia telah mengajukan “pemeriksaan ideologis” bagi calon peserta dan mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang hampir pasti akan memerlukan perubahan konstitusional.
Ia mengatakan akan menerapkan kembali praktik masa jabatan pertama seperti kebijakan “tetap di Meksiko”, serta membatasi migran atas dasar kesehatan masyarakat dan secara ketat membatasi atau melarang pendatang dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tertentu.
Secara keseluruhan, pendekatan tersebut tidak hanya akan menindak migrasi ilegal, tetapi juga membatasi imigrasi secara keseluruhan.
Aborsi
Trump mengecilkan aborsi sebagai prioritas masa jabatan kedua, bahkan saat ia mengaku berjasa atas keputusan Mahkamah Agung yang mengakhiri hak federal perempuan untuk mengakhiri kehamilan dan mengembalikan regulasi aborsi ke pemerintah negara bagian.
Atas desakan Trump, platform GOP, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak menyerukan larangan aborsi nasional. Trump berpendapat bahwa membatalkan Roe v. Wade sudah cukup di tingkat federal.
Trump mengatakan pada Oktober bahwa ia akan memveto larangan aborsi federal jika undang-undang tersebut sampai di mejanya. Pernyataan ini ia buat setelah menghindari posisi tegas dalam debatnya pada September melawan calon dari Partai Demokrat Kamala Harris.
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Tidak jelas apakah pemerintahannya akan secara agresif membela diri terhadap gugatan hukum yang berupaya membatasi akses ke pil aborsi, termasuk mifepristone, seperti yang telah dilakukan pemerintahan Biden.
Pajak
Kebijakan pajak Trump secara umum condong ke korporasi dan warga Amerika yang lebih kaya. Hal itu sebagian besar disebabkan oleh janjinya untuk memperpanjang perombakan pajak tahun 2017, dengan beberapa perubahan penting yang mencakup penurunan tarif pajak penghasilan korporasi menjadi 15% dari 21% saat ini.