Terkait itu, Defiyan Cori menambahkan, seluruh Pengurus Daerah (Pengda) Kagama, jajaran rektorat dan dekanat UGM, harus memberikan perhatian penuh (concern) pada kasus hukum yang kemungkinan akan dihadapi BKS.
“Nama baik dan kehormatan UGM juga dipertaruhkan di hadapan publik sebagai insan akademik yang menjunjung nilai dan etika yang berlandaskan norma Pancasila dan kepatuhan pada AD/ART organisasi,” tegas Defiyan.
Kasus dugaan korupsi di DJKA yang melibatkan nama BKS memang terus menjadi sorotan. Hadir sebagai saksi dalam persidangan Tipikor di Semarang, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Danto Restyawan, menyebut para pejabat di lingkungan Kemenhub ditugasi oleh Menhub BKS mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar dari berbagai proyek untuk membantu pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Baca Juga:Pemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS CimancisSlow Living di Kota Salatiga
Hingga kini, BKS belum memberikan pernyataan resmi terkait kesaksian mantan anak buahnya tersebut.
Publik dan alumni UGM kini menunggu tindak lanjut dari PP Kagama atas desakan Munaslub, termasuk langkah konkret yang akan diambil terhadap BKS. Sementara itu, persidangan kasus DJKA masih berjalan, dengan agenda lanjutan pekan depan.