Sementara narasi kelompok kontra melukiskan sebuah gambar yang mengabstraksikan situasi demokrasi yang semakin memburuk bagai telur di ujung tanduk. Pada temuan ketiga, Ridho menuturkan tekanan publik berhasil mempengaruhi isu presiden boleh kampanye dan peringatan darurat.
Dampaknya, Jokowi batal untuk melakukan aksi kampanye pada Prabowo-Gibran meski masih tetap melakukan strategi kasak-kusuk dengan pembagian bansos dan BLT di sejumlah daerah. Aksi DPR RI merevisi UU Pilkada menjadi batal akibat desakan publik yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Pada dua isu lainnya, tekanan publik gagal mempengaruhi isu putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 dan Kotak Kosong Pilkada Serentak 2024 sehingga MK menolak seluruh gugatan pihak Anis dan Ganjar serta jumlah kotak kosong (calon tunggal) yang tidak berhasil diminimalisir.
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Namun demikian, Ridho menilai tekanan publik dan media massa setidaknya masih cukup efektif dan berhasil dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (policy making-process) meski harus dengan bentuk perlawanan gerakan rakyat.
“Adegan demi adegan yang terjadi sepanjang tahun 2024 bagaikan serial Film Drama Demokrasi (Dramoksi). Ada aktor protagonis (heroes) yang diperankan oleh kelompok masyarakat sipil vis a vis aktor antagonis (villains) yang diperankan oleh pihak pemerintah,” ujarnya.
Jadi, kata dia, serial dramoksi ini adalah pertarungan vertikal antara rakyat versus penguasa. Partai politik berada pada kelompok oportunis, tergantung ke mana arah mata angin, yang penting menguntungkan dan tidak membahayakan diri mereka,” tambahnya.
Ridho menbegaskan korban dari Serial Dramoksi ini adalah rakyat yang tak pernah mendapatkan kepastian keadilan-kesejahteraan dan nasib demokrasi negeri ini yang semakin memburuk bagai telur di ujung tanduk.