Hasto sendiri sudah mendeklarasikan diri untuk siap menantang KPK dengan menyatakan dirinya siap di penjara.
“Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto, Kamis (26/12/2024).
Hasto lalu mengutip Bung Karno yang mengatakan masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader tidak menyerah menyuarakan kebenaran.
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita, untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran,” ujarnya.
Megawati Bela Hasto
Perseteruan politik PDI-P melawan penetapan Hasto tersangka KPK kian memanas. Jauh-jauh hari, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat sampaikan ancamannya akan mendatangi KPK jika Sekjen Hasto ditangkap.
“Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujar Megawati pada Kamis (12/12/2024).
Langkah KPK mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tentunya akan menuai konfrontasi ekstra dari PDI-P dan secara khusus datang dari Megawati selaku Ketua Umum PDI-P.
Sekjen PDI-P sudah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal ini menunjukkan ketegasan KPK dalam penegakkan hukum tampa pandang bulu. Masalahnya elite PDI-P mengemukakan jika Hasto jadi sandera KPK diyakini bermuatan politik.
PDI-P Tolak Perpanjangan
Pengakuan mengejutkan datang baru elite PDI-P yang tidak lain berasal dari Sekjen PDI-P Hasto Kristanto. Dikatakan Hasto bahwa Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden hibgga 3 periode. Kemudian diperhalus menjadi frase perpanjangan jabatan. Inilah konfrontasi politik yang langsung menyerang kredibilitas dan juga keberlanjutan nama baik karir politik Jokowi.
Dalam konstruksi demokrasi, Jokowi diyakini sudah terlalu berani merusak dan menihilkan demokrasi. Jokowi juga dinilai melanggar konstitusi. Ternyata, Jokowi tidak puas dengan jabatannya 2 periode dan menginginkan diperpanjang menjadi 3 periode. Beruntung, pantai pengusung Jokowi menolak keras permintaan Jokowi.
Baca Juga:Pernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju WashingtonPendukung Maccabi Tel Aviv Slogan Anti-Arab: Siapa Penyulut Amsterdam Rusuh?
Hasto ditetapkan menjadi tersangka KPK bisa dikatakan sebagai politik balas dendam berasal dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Balas dendam itu muncul diperparah oleh buntut konflik yang semakin tajam antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah terfragmentasi sudah lama.