Perpindahan ke rokok murah disebabkan oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang naik dari tahun ke tahun.
Bahkan di lingkungan Masyarakat mulai marak beredarnya rokok illegal dengan berbagai merk tanpa menggunakan cukai.
Tanggapan dari APINDO
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, “Perlu membuat penyesuaian waktu. Tentang penyesuaian waktu kebijakan ini, juga pernah dilakukan atas penerapan pajak karbon. Jadi, bukan sesuatu yang baru.”
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Bagi dunia usaha, lanjutnya, penundaan kenaikan tarif PPN merupakan kebijakan yang rasional. Pasalnya pemerintah masih perlu untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi produksi. Itu bertujuan agar supply dan demand ekonomi dapat terjaga dengan baik.
Saat ini, masyarakat secara umum juga dipandang masih membutuhkan insentif yang tepat, alih-alih menambah beban melalui penaikan tarif PPN. Kenaikan tarif yang dipaksakan juga dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah.
Sebabnya, kenaikan tarif PPN bakal mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa. Itu berpotensi mendorong penurunan permintaan konsumsi. Konsumsi yang kian lemah bakal memantik penurunan produksi dan mengakibatkan stagnasi, atau bahkan penurunan geliat ekonomi.
Dampak penaikan tarif PPN juga berpotensi mengerek tingkat inflasi. Selisih kenaikan inflasi, akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penulis: Kepala Kampus Politeknik LP3I Cirebon Aris Armunanto SE., Ak., MM,.