Ti diangkat sebagai kepala Kantor Urusan Perempuan dalam pemerintahan sementara Suriah, yang dibentuk setelah runtuhnya rezim Baath, menurut pernyataan dari Departemen Urusan Politik.
Al-Dibs dikutip dari Anadolu via Antara Minggu, 22 Desember, menjadi pejabat perempuan pertama yang menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan baru tersebut. Al-Dibs sebelumnya berkecimpung di bidang bantuan kemanusiaan.
Pada akun media sosialnya, ia menggambarkan dirinya sebagai seorang “aktivis yang fokus pada pengembangan perempuan dan pekerjaan kemanusiaan.”
Baca Juga:Slow Living di Kota SalatigaSong Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar Surat
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Albudaiwi, pada Sabtu (21/12) menegaskan dukungan penuh untuk upaya yang bertujuan mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keamanan Suriah.
Albudaiwi menegaskan bahwa negara-negara anggota GCC mendukung “semua upaya yang mencapai stabilitas, kemakmuran, dan keamanan bagi rakyat Suriah yang bersaudara.”
Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas komunitas internasional dalam mendukung upaya untuk mencapai solusi komprehensif atas krisis Suriah yang menghormati persatuan dan kedaulatan negara itu, serta berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi Suriah dan rakyatnya.
Rezim Bashar al-Assad, yang telah memimpin Suriah hampir 25 tahun, runtuh setelah kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Pengambilalihan ini terjadi setelah pejuang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota strategis dalam serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua pekan.