“Saya sebagai warga negara yang taat hukum wajib membantu pihak kepolisian dalam memberikan keterangan yang diperlukan untuk penuntasan kasus judi online yang terjadi di lingkungan Komdigi,” ucap Budi saat dikonfirmasi usai pemeriksaannya, Kamis.
Ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo) tersebut mengatakan, pemberantasan judi daring memang memerlukan kerja sama semua pihak. Sehingga penting baginya menjelaskan kepada penyidik kepolisian dalam penuntasan kasus tersebut. “Perlu konsistensi bersama, dan kebersamaan dalam upaya melindungi masyarakat dari perjudian online,” kata Budi.
Tetapi, Budi tak bersedia membeberkan materi-materi apa saja yang ditanyakan penyidik kepadanya perihal pengusutan kasus pembekingan perjudian online di lingkungan Kemenkominfo. “Saya membantu pihak kepolisian,” ucap Budi.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
Dia mengatakan, permintaan keterangan tersebut dilakukan selama kurang lebih dua jam. Dan selama pemeriksaan tersebut, Budi mengaku, lebih banyak berdiskusi soal bagaimana solusi dan jalan keluar pengentasan judi onlie yang saat ini menjadi penyakit masyarakat.
“Judi online, sudah cukuplah. Judi online ini salah-satu sumber kemiskinan terbaru di masyarakat. Korbannya masyarakat, kasihan masyarakat selalu ditipu, dan dihisap,” ucap Budi.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang gencar menggalakkan kampanye antiperjudian online. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menugaskan khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan untuk membasmi judi online dengan menangkap para bandar dan menutup paksa situs-situs perjudian online.
Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pun sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Pemberantasan Judi Online dengan menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang punya kewenangan mengambil tindakan. Satgas Khusus Pemberantasan Judi Online itu juga beranggotakan lintas kementerian serta lembaga, termasuk TNI dan PPATK.