Mengingatkan kembali tax amnesty dan hukuman yang didesain berat, dipublikasikan di depan umum bagi siapa saja yang tidak bayar pajak seharusnya dibayarkan ke negara
Pejabat dan Elit Parpol Egois
Ketika masyarakat dijadikan perluasan obyek pajak secara membabibuta, disisi lain, dikejutkan oleh perilaku dan mental pejabat. Dalam. Kenyataan, saat ini belum ada indikasi baik, tidak ada usaha dan juga politik will agar pemerintah menjadi efektif dan efisien. Berkaitan efisien, Prabowo hanya sebatas menyampaikan himbauan verbal dan bukan tindakan nyata.
Miris juga, ketika daya beli masyarakat sedang tersungkur , lagi-lagi rakyat harus sendirian merasakan penderitaan. Tidak ada rasa simpati dan tidak ada kepedulian yang sedang dirasakan masyarakat, yang ada adalah eksistensi pejabat dan kebijakan yang harus diselamatkan.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
Harusnya Pemerintah dan juga pejabat menunjukkan etika serta moral, jiwa patriotik, mereka siap dipotong gaji dan menurunkan standar fasilitas. Mereka harusnya secara personal dan kolektif memberikan contoh baik dan juga toleransi kemanusiaan .
Lebih siallnya lagi, Kabinet Merah Putih saat ini ditolong dan ditopang oleh koalisi partai yang gemuk. Mereka menguasai DPR. Koalisi partainya Prabowo-Gibran lebih banyak berbicara tentang partai dan keberlanjutan pemerintah, bukan membela rakyat. Tidak ada veto atau input khusus dari produk kebijakannya hingga tetap rakyat menjadi korban.
Nyata-nyata kenaikan pajak tidak ada perjuangan signifikan untuk dibela dan diperjuangkan oleh DPR padahal sebagian besar pemilihan DPR tersebut sedang sekarat dan kesusahan hidupnya.
Awal Dosa Besar Prabowo
Pemerintah Prabowo gagal revitalisasi dan implementasi dari produk gagal dan berbahaya rejim sebelumnya. Prabowo berpikir melakukan penyelamatan negara, percaya yang dilakukan menaikkan instrumen pajak akan mampu membuat pemerintah berjalan atau bertahan. Padahal Prabowo jelas-jelas memotong atau mengurangi atau bahkan menghilang kesejahteraan rakyat.
Bisa dikatakan bahwa saat ini pajak adalah instrumen penjajahan. Ketidakberdayaan dan juga lemahnya integritas serta keberpihakan politik pada akhirnya pemerintah menjajah rakyatnya sendiri, melakukan pemberlakuan pajak yang menghabisi dan menghancurkan pendapat dan kesejahteraan rakyatnya.
Bisa dikatakan jika Januari 2025 adalah awal titik klimaks kegagalan dan kepanikan pemerintah kabinet Merah Putih. Bulan Januari 2025 menjadi bulan berduka dan bergabung bagi rakyat Indonesia. Hadiah menjelang usia 100 hari kerja yang menyakitkan dan menjerumuskan rakyat dan bangsanya. Moderasi Indonesia Emas 2045 akhirnya hanya menjadi jargon untuk menghibur dan memberikan harapan palsu. Tidak akan tercapai Indonesia Emas tanpa dibarengi dengan keadilan dan kesejahteraan.