DALAM sebuah pidato mendadak pada Selasa, 3 November 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer, dengan mengutip mosi dari oposisi utama Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan para jaksa agung dan menolak proposal anggaran pemerintah.
Namun kurang dari dua jam setelah deklarasi darurat militer, para anggota parlemen memaksa melewati para tentara untuk melakukan pemungutan suara guna membatalkan keputusannya. Yoon menerima pembatalan tersebut enam jam kemudian. Berikut, yang kita ketahui tentang kebuntuan politik Korea Selatan:
Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi yang tidak dijadwalkan sekitar pukul 11 malam waktu setempat, Yoon mengumumkan keadaan darurat militer, menuduh Partai Demokrat bersimpati pada Korea Utara dan terlibat dalam kegiatan anti negara.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
Dekritnya secara singkat menyerahkan kendali kepada militer, mengerahkan tentara dan polisi ke gedung Majelis Nasional, di mana helikopter terlihat mendarat di atap.
Para politisi Korea Selatan dengan cepat mengutuk deklarasi Yoon sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mendesak para anggota parlemen dari Partai Demokrat untuk berkumpul dan memberikan suara untuk menolak deklarasi tersebut.
Ribuan orang turun ke jalan, namun ketegangan tidak sampai menimbulkan kekerasan meskipun ada kehadiran militer. Para anggota parlemen berhasil melewati barikade, dan ketika tiba di ruang sidang, mereka dengan suara bulat memilih untuk memblokir dekrit tersebut dalam sesi darurat tengah malam, dengan 190 dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan yang hadir.
Apa yang dimaksud dengan darurat militer?
Darurat militer adalah bentuk pemerintahan sementara yang dilakukan oleh otoritas militer selama keadaan darurat.
Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa presiden dapat mendeklarasikan darurat militer jika diperlukan untuk mengatasi ancaman militer atau menjaga keamanan dan ketertiban publik dengan mengerahkan pasukan militer.
Menurut Center for Strategies and International Studies (CSIS), dengan mengumumkan darurat militer, Yoon memiliki wewenang untuk “[membatasi] kebebasan berbicara, publikasi, berkumpul, dan berserikat”.
Dalam hal ini, perintah tersebut menempatkan semua media di bawah kendali darurat militer dan menginstruksikan semua petugas medis, termasuk dokter yang mogok kerja, untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.