Meski begitu, popularitasnya sebagai presiden masih belum stabil. Pada awal November, peringkat persetujuannya anjlok hingga 17%, rekor terendah sejak ia menjabat.
Terpojok di Depan Oposisi
Pada bulan April, Partai Demokrat yang beroposisi memenangkan pemilihan parlemen dengan telak. Ini menimbulkan kekalahan telak bagi Yoon dan Partai Kekuatan Rakyatnya.
Dalam laporan BBC News, setelah kemenangan Partai Demokrat, pemerintahannya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan. Mereka malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
Pada pekan ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden.
Darurat Militer dan Korut sebagai ‘Kambing Hitam’
Melansir Associated Press (AP News), Yoon mengeluarkan darurat militer dengan menuduh pasukan pro-Korea Utara (Korut) berencana menggulingkan negaranya. Yoon mengatakan sebelumnya bahwa langkah tersebut adalah untuk “mempertahankan Republik Korea yang bebas” dari “kekuatan komunis Korea Utara dan untuk membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu” untuk “melindungi tatanan konstitusional yang bebas”.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Yoon menuduh Partai Demokrat yang beroposisi bersimpati dengan Korut dan menggunakan mayoritasnya di Majelis Nasional untuk memakzulkan anggota kabinetnya dan memblokir rencana anggarannya. Meskipun tidak ada bukti langsung yang diajukan, Yoon mengangkat momok Korut sebagai kekuatan yang tidak stabil.
Dalam pengumuman itu, seorang jenderal angkatan darat Park An Soo, ditunjuk sebagai komandan darurat militer. Ia telah melarang “semua kegiatan politik,” termasuk unjuk rasa warga.
Dalam dekrit baru yang juga melarang kegiatan buruh dan penyebaran “berita palsu”, Park mengatakan “semua media berita dan publikasi” akan dikenai perintah darurat militer. Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah pengadilan jika dekrit tersebut dilanggar.
Dampak Internasional
Langkah Yoon juga menimbulkan kekhawatiran internasional. Mason Richey, profesor di Universitas Studi Luar Negeri Hankuk di Seoul, mengatakan bahwa deklarasi darurat militer membuat Korsel tampak tidak stabil.