Berikut Kronologi Kegemparan Politik Darurat Militer Korea Selatan

Militer mencoba memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumka
Militer mencoba memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP
0 Komentar

DUNIA dikejutkan oleh pengumuman darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Hal tersebut memicu kegemparan politik di dalam negeri.’Kekacauan’ ini bermula ketika Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) tengah malam. Ia menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” dan menyebut mereka telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional.

“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang memeras kebebasan rakyat kita,” kata Yoon, dilansir The Guardian.

Keputusan ini memicu kekhawatiran luas karena darurat militer di Korea Selatan memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan kebebasan berkumpul, dan kontrol penuh militer atas media.

Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington

Deklarasi tersebut memicu gelombang protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul, menyerukan pencabutan darurat militer sambil meneriakkan “Hapus darurat militer!”

Sementara itu, Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen, segera menggelar sidang darurat. Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, melalui siaran langsung mengatakan, “Negara ini akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata. Ekonomi kita akan runtuh.”

Helikopter berputar di atas gedung parlemen sementara petugas keamanan bersenjata mencoba masuk ke dalam. Staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah mereka agar para anggota parlemen dapat melaksanakan pemungutan suara menolak darurat militer.

Deklarasi ini tidak hanya ditolak oleh oposisi tetapi juga oleh pimpinan Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai konservatif yang dipimpin Yoon. Han Dong-hoon, ketua PPP, menyebut langkah ini “salah” dan berjanji “menghentikannya bersama rakyat.”

Setelah tekanan dari parlemen dan protes besar-besaran, Presiden Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer melalui pidato yang disiarkan televisi pada Rabu pagi. Ia menyatakan bahwa kabinet telah menyetujui pencabutan itu dan meminta militer untuk kembali ke barak.

“Kami menerima permintaan dari Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet,” ujarnya.

Pengumuman ini disambut sorak-sorai dari para demonstran yang masih berada di luar gedung parlemen meski dalam suhu dingin.

0 Komentar