BANK Indonesia (BI) membeberkan arah kebijakan bank sentral yang mencakup moneter, likuiditas makroprudensial, dan sistem pembayaran pada tahun 2025.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tema arah kebijakan ini disebut ‘pro-stability, pro-growth’. Dia memastikan kebijakan moneter akan tetap diarahkan menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi.
“Di bidang kebijakan moneter, pertama, suku bunga BI Rate untuk sementara ini kami pertahankan. Karena gejolak global mengharuskan kami fokus pada stabilisasi rupiah,” kata Perry, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
“Kami terus mencermati peluang BI Rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Tentu saja, respon suku bunga BI Rate lebih lanjut akan disesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik.
Kedua, Perry mengatakan stabilisasi nilai tukar rupiah, dari gejolak global akan menjadi fokus kami melalui intervensi secara transaksi forward dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder.
Ketiga, operasi moneter pro-market untuk efektivitas transmisi kebijakan aliran masuk portfolio asing dan pendalaman pasar uang. Keempat, Perry menegaskan BI akan menjaga kecukupan cadangan devisa dijaga.
“Pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaedah internasional. Instrumen penempatan akan terus kami perluas sehingga menarik bagi para eksportir,” katanya.
Lalu, di bidang kebijakan makroprudensial, BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025.
Pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja.
Baca Juga:Pendukung Maccabi Tel Aviv Slogan Anti-Arab: Siapa Penyulut Amsterdam Rusuh?Tom Lembong Diperiksa 10 Jam Terkait Surat Kebijakan Impor Gula
“Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025 ini. Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar,” katanya.
Kedua, rasio penyangga likuiditas makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0%, Perry memastikan tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif.
Ketiga, penguatan surveillance atau pengawasan sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, OJK, LPS di dalam KSSK.