MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan tawaran kepada pengusaha Inggris untuk berinvestasi di Indonesia di sektor pemukiman dan pembangunan Giant Sea Wall.
“Pak Presiden juga menyampaikan potensi yang akan membangun Great Giant Sea Wall, itu juga salah satu potensi yang akan digarap, dan itu mengharapkan partisipasi dari private sector,” kata Rosan dikutip keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).
Rosan menjelaskan Prabowo berharap Giant Sea Wall bisa dikerjakan oleh pihak swasta tanpa melibatkan dana APBN. Bahkan pemerintah menyiapkan berbagai kemudahan agar sektor swasta bisa masuk tanpa hambatan.
Baca Juga:Song Jae-rim Ditemukan Meninggal Penyebab Kematian Belum Terkonfirmasi, Ada 2 Lembar SuratPernah Ditolak Amerika Serikat, Kini Presiden Prabowo Subianto Menuju Washington
“Beliau menyampaikan bahwa harapannya justru private sector lah, dunia usaha lah, yang mengambil peran yang tinggi untuk semua pekerjaan yang ada,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga menawarkan kepada para pengusaha Inggris untuk berinvestasi di sektor pemukiman. Hal itu demi mewujudkan keinginan Prabowo dalam membangun 3 juta rumah dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
“Dan juga tadi menyebutkan mengenai perumahan, yang dimana target akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dalam waktu 10 tahun ke depan, jadi itu juga target dan juga itu adalah opportunity,” kata Rosan.
Mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Prabowo juga membuka pintu investasi agar proyek tersebut juga bisa didanai swasta Inggris. Rosan merincikan, investasi di IKN akan bergerak di bidang infrastruktur dan energi terbarukan.
“Ya itu ikut yang kita sampaikan juga, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kita sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy,” kata dia.
Dia menjelaskan jika Prabowo telah berjanji bahwa pemerintah Indonesia akan bersikap transparan dalam pengelolaan dana investasi. Prabowo menyampaikan sudah tidak boleh lagi ada konflik kepentingan dalam proses investasi di Indonesia, karena menurutnya hal itu merupaka bagian dari korupsi.
“Tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa tidak akan boleh lagi ada conflict of interest, karena conflict of interest, Pak Presiden menyampaikan itu adalah sama dengan korupsi,” kata Rosan. (*)