Prabowo sendiri dipecat dengan hormat dari TNI berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diterbitkan pada 21 Agustus 1998. Dia ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan. Salah satunya, disebut melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat penculikan aktivis prodemokrasi pada 1998.
Belakangan, setelah nama Prabowo makin besar di dunia politik Indonesia, duta besar AS untuk Indonesia diketahui kian memberikan keleluasaan untuk Ketua Umum Gerindra itu. Hal ini terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington guna berdialog dalam kapasitasnya sebagai pengusaha.
Pada 2020, AS akhirnya memberikan izin Prabowo bertandang ke wilayahnya setelah eks capres Pilpres 2019 itu dijadikan sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo pun berkunjung ke AS untuk kali pertama semenjak dilarang 20 tahun sebelumnya pada 15 Oktober untuk memenuhi undangan persamuhan yang ditaja Pentagon .
Baca Juga:Pendukung Maccabi Tel Aviv Slogan Anti-Arab: Siapa Penyulut Amsterdam Rusuh?Tom Lembong Diperiksa 10 Jam Terkait Surat Kebijakan Impor Gula
Keputusan AS di bawah pimpinan Donald Trump, presiden AS saat itu, menghapus larangan kunjungan Prabowo sempat menuai polemik. Dikutip dari Arab News, para ahli melihat undangan Pentagon tersebut sebagai kecenderungan Washington untuk mengabaikan tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu oleh tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik.
“Ini adalah cara bagi pemerintahan Trump untuk menunjukkan kepada negara-negara tempat mereka terlibat bahwa AS tidak akan banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tersebut,” kata seorang dosen Studi Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman.
Patrick Leahy, senator yang menggagas Undang-undang tentang larangan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada militer asing yang melakukan pelanggaran HAM tanpa hukuman, juga mengecam pemerintahan Donald Trump yang mengizinkan Prabowo Subianto masuk ke AS. Leahy menyebut hal itu menandakan bahwa bagi AS hukum dan ketertiban hanyalah slogan kosong yang mengabaikan kepentingan keadilan.
“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah mempertontonkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban merupakan slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” kata Patrick Leahy seperti dikutip dari Reuters, 15 Oktober 2020. (*)