KOMISI I DPR RI menggelar rapat secara tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut membahas program 100 hari kerja yang akan dilakukan BIN. Selain itu, mereka membahas tentang kesiapan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Menurut anggota Komisi I, Ahmad Muzani, salah satu program prioritas 100 hari kerja Kepala BIN ialah memastikan keamanan proses Pilkada Serentak 2024 mendatang itu.
“Tadi, dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Baca Juga:Tom Lembong Diperiksa 10 Jam Terkait Surat Kebijakan Impor GulaProfil Erintuah Damanik, Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur
Muzani berkata bahwa Herindra turut memetakan daerah-daerah yang dengan tingkat kerawanan ringan dan sedang dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. BIN, kata Muzani, terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, yakni Polri dan TNI.
“Supaya informasi intelijen akan aktif untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut, supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI supaya lebih tepat sasarannya,” ucap Muzani.
Hanya saja, Muzani tak memerinci lebih jauh ihwal daerah-daerah yang dianggap rawan pada pilkada serentak mendatang. Dia juga tak memerinci ihwal kriteria rawan tersebut.
“Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat masa lalu yang dapat berpotensi untuk kerawanan sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga,” tukas Muzani.
Sebagai informasi, Bawaslu RI memetakan lima provinsi yang menjadi wilayah rawan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 berdasarkan kerawanan pada 4 tahapan yaitu, konteks sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenti, mengatakan lima provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Kelima provinsi tersebut, kata Lolly, menjadi wilayah paling rawan berdasarkan 27 indikator, termasuk kebijakan yang berubah-ubah dan pelanggaran netralitas ASN.
Baca Juga:Polda NTT Tegas PTDH Terhadap Ipda Rudy Soik Tidak Terkait Mafia BBM di KupangSelamat Hari Radio Republik Indonesia
“Nusa Tenggara Timur menepati posisi rawan tinggi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di Nusa Tenggara Timur,” kata Lolly dalam acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung, di Hotel Bidakara, Senin (26/8/2024). (*)