PELANTIKAN Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari. Natalius Pigai, salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017, yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka finalisasi pemilihan calon menteri di pemerintahan mendatang.
Pemanggilan ini dilakukan pada Senin, 14 Oktober 2024, di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut setelah para calon menteri menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo di kabinet.
Natalius Pigai hadir bersama sejumlah tokoh politik dan pengusaha lainnya yang turut diundang oleh Prabowo. Pemanggilan ini menggambarkan keterlibatan Pigai dalam perencanaan strategis pemerintahan mendatang, meski keputusan akhir mengenai penunjukan menteri masih belum diumumkan.
Baca Juga:Polda NTT Tegas PTDH Terhadap Ipda Rudy Soik Tidak Terkait Mafia BBM di KupangSelamat Hari Radio Republik Indonesia
Dalam penelusuran delik, pria yang akrab disapa Pigai ini lahir di Paniai, Papua, pada 25 Desember 1975. Ia mengawali pendidikan formalnya dengan meraih gelar sarjana di bidang ilmu pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD di Yogyakarta. Sejak masa kuliah, Pigai sudah aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa, terutama dalam perjuangan reformasi antara 1995 hingga 1999. Pada 1997 hingga 2000, Pigai juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional.
Dikutip dari Antara, pada 2003, Pigai mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.
Natalius Pigai kemudian mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut ia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari 2006 hingga 2008.
Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof Djohermansyah Johan pada 2010 hingga 2012.
Ia pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara 1999 hingga 2002.
pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.