Kondisi pasar tenaga kerja di Tepi Barat juga memburuk secara signifikan. Sebanyak 96% bisnis melaporkan penurunan aktivitas dan 42,1% mengurangi jumlah tenaga kerja mereka.
Sebanyak 306.000 pekerjaan hilang sehingga mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat meningkat. Angka pengangguran naik dari 12,9% sebelum konflik menjadi 32%.
Kegiatan perdagangan juga sangat terganggu karena meningkat pembatasan pergerakan orang dan barang. Jumlah pos pemeriksaan di seluruh Tepi Barat yang diduduki naik dari 567 pada awal Oktober 2023 menjadi 700 pada Februari.
Baca Juga:Selamat Hari Radio Republik IndonesiaUMKM Dirugikan, Menkominfo Sebut Aplikasi TEMU Bahaya, Jangan Masuk ke Indonesia
Sementara itu, kemiskinan disebutkan meluas dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. “Pada 2022, sepertiga populasi Palestina (1,84 juta orang) mengalami ketidakamanan pangan atau ketidakamanan pangan yang parah, dan 31,1% hidup dalam kemiskinan,” menurut laporan tersebut.
Sebelum Oktober 2023, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat.
Laporan itu menambahkan bahwa pemotongan pendapatan dan pengurangan bantuan melumpuhkan kemampuan pemerintah Palestina untuk menjalankan fungsinya. Sambil menyoroti peningkatan upaya perdamaian, laporan itu juga menggemakan seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar langkah-langkah mendesak diambil guna mendukung dan memperkuat institusi Palestina.
“Pendudukan yang berkepanjangan ialah hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan akibat pembatasan investasi, mobilitas tenaga kerja, dan perdagangan yang terus berlanjut,” menurut isi laporan tersebut. (Ant/Z-2)