PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto batal meninjau langsung uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 SALATIGA, Kamis 12 September 2024 siang.
Pantauan delik Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto tampak hadir mendampingi Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat meninjau uji coba makan bergizi gratis di beberapa titik. Di Jawa Tengah, program tersebut baru pertama kalinya diujicobakan.
Ia menyebut, sedianya Prabowo-Gibran akan hadir dalam acara tersebut. Namun padatnya acara keduanya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih batal hadir dalam acara yang diselenggarakan di SMPN 2 Kota Salatiga itu.
Baca Juga:Selamat Hari Radio Republik IndonesiaUMKM Dirugikan, Menkominfo Sebut Aplikasi TEMU Bahaya, Jangan Masuk ke Indonesia
Dalam sambutannya, Wiranto berharap program MBG akan menjadi modal negara Indonesia untuk melangkah ke depan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Selain modal pintar dan terdidik, gizi anak Indonesia harus cukup,” ujarnya.
Wiranto menyebut bahwa MBG yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas.
“Program ini untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas. Pemerintah bakal memberikan gizi yang cukup bagi anak-anak,” kata Wiranto saat membuka uji coba program MBG di halaman SMP 2 Salatiga, Kamis (12/9).
Ia juga mengungkapkan, salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memakmurkan rakyat. Program MBG ini dilaksanakan, apalagi saat ini angka stunting di Indonesia cukup tinggi.
MBG tidak hanya menjadi program pemerintah saja, namun pelaksanaannya ke depan bisa menggandeng perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Untuk daerah yang memiliki banyak perusahaan swasta, dihimbau agar mereka ikut berkontribusi melalui CSR. Ternyata mereka bersedia, menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai kontribusi untuk program ini. Ini langkah bagus, karena MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi program bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wiranto.
Namun, Wiranto juga menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki perusahaan besar yang dapat dimintai bantuan. Untuk daerah dengan jumlah perusahaan yang sedikit, pembiayaan MBG akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika APBD dirasa tidak mencukupi, pemerintah akan mencari alternatif skema pembiayaan lain yang bisa didiskusikan lebih lanjut.