DUA bulan jelang lengser dari kursi presiden, Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan mengganti sejumlah menterinya pada Senin (19/8/2024) di Istana Negara.
Ia mengganti Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan kader dan pengurus PDIP dengan Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra.
Jokowi juga mengganti Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Bahlil Lahadalia yang diisukan akan menjadi ketua umum Partai Golkar.
Baca Juga:Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit di Eropa Ingatkan Warga Waspada Risiko Virus MpoxKebakaran Kompleks Pertokoan Eks Hasil Pasar Raya 1 Salatiga Diduga Korsleting, 4 Kios di Blok A24-A27 Ludes
Jokowi seakan “membakar jembatan” dengan PDIP, karena banyak memasukkan orang dekat Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan segera berakhir masa kerjanya.
Selain Supratman, ada pula Rosan Roeslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Kemudian staf khusus Prabowo yang merangkap Wakil Sekjen Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo, yang menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.
Jokowi juga membentuk badan baru setingkat kementerian, yakni Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yang bertugas menjadi juru bicaranya di Istana. Dia melantik Hasan Nasbi yang sempat menjadi Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran untuk mengisi posisi tersebut.
Di luar Istana, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, melantik Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya diemban oleh Usman Kansong.
Prabu Revolusi sebelumnya ikut dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai Deputi Komunikasi untuk Pemilihan Presiden 2024. Namun, tak lama kemudian ia keluar dari TPN dan merapat ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mewakili Prabowo Subianto dalam pelantikan para menteri mengungkapkan bahwa alasan reshuffle dilakukan demi kelancaran proses transisi kabinet.
Menurutnya, ada sejumlah program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang harus dimulai saat ini. Salah satunya dengan pembentukan Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin oleh Dadan Hindayana yang masuk dalam program kerja Prabowo-Gibran.
Baca Juga:BPS Catat Indonesia Masih Impor dari Israel Juni 2024, Berikut Data Jenis Barang dan Perkembangan NilainyaDemonstrasi Besar Mahasiswa di Bangladesh Berujung Kerusuhan, Ini Penyebab dan Jumlah Korban
“Ada banyak hal yang perlu disinkronisasi, sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru,” kata Dasco.