USAI Wali Kota Semarang yang juga politisi PDI Perjuangan, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDI Perjuangan agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?
Hevearita Gunaryanti Rahayu, Hasto Kristiyanto, dan Harun Masiku menjadi tiga kader PDI Perjuangan yang disorot karena dugaan pusaran kasus hukum di mana bisa saja membuat impresi dan simpati terhadap partainya terjerembap ke titik nadir.
Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hevearita sebagai tersangka dalam dugaan kasus rasuah setelah menggeledah Kantor dan Rumah Dinas Wali Kota Semarang pada 17 Juli lalu.
Baca Juga:Demonstrasi Besar Mahasiswa di Bangladesh Berujung Kerusuhan, Ini Penyebab dan Jumlah KorbanKomnas HAM Terjun Langsung Tangani Kasus Kematian Wartawan TribrataTV di Karo
Kendati menghormati langkah KPK dan proses hukum yang sedang berjalan, PDI Perjuangan, melalui Ketua DPP mereka Deddy Sitorus merespons dan menyebut penetapan tersebut penuh nuansa politis.
Memang, PDI Perjuangan seakan sedang digelayuti awan gelap saat beberapa elitenya tampak berada dalam pusaran kasus hukum. Termasuk yang menerpa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dan misteri hilangnya Harun Masiku.
Menariknya, pada 5 Juli lalu, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sempat menyentil kadernya yang juga Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly karena dianggap tak “melindungi” sesama kader partai dari masalah hukum.
Lalu, mengapa dan benarkah kader PDI Perjuangan seolah menjadi target jerat hukum? Apakah secara politik ada keterkaitan tertentu yang bernuansa politis?
Untuk memahami apakah kader PDI Perjuangan menjadi “target” jerat hukum atau tidak, beberapa perspektif kiranya mutlak untuk dilihat.
Politik merupakan arena yang penuh dengan intrik dan strategi, di mana setiap tindakan dan reaksi memiliki tujuan dan makna yang mendalam.
Dalam konteks penetapan tersangka terhadap Hevearita Gunaryanti Rahayu oleh KPK dan kasus yang sedang mengarah pada Hasto, PDIP dengan cepat memberikan reaksi yang bisa dipahami sebagai “denial politik”.
Baca Juga:4 Kecamatan 9 Desa 16.422 Jiwa Terdampak Banjir di Cirebon: Tanggul Sungai JebolIbu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa Hukum
Denial politik dapat dikatakan merupakan strategi yang digunakan oleh partai politik atau politisi untuk menolak, menyangkal, atau mempertanyakan tuduhan atau serangan yang ditujukan kepada mereka.