BANK-bank besar Thailand membela diri pada Kamis 11 Juli 2024 terhadap kritik bahwa mereka memfasilitasi pembelian senjata oleh junta Myanmar. Mereka mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki semua transaksi yang mungkin digunakan untuk pembelian tersebut.
Namun, perwakilan pemberi pinjaman mengatakan kepada komite parlemen Thailand bahwa mereka secara ketat mengikuti peraturan yang ada.
Komite keamanan nasional parlemen Thailand memanggil perwakilan lima bank setelah laporan pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menyoroti peran entitas Thailand.
Baca Juga:4 Kecamatan 9 Desa 16.422 Jiwa Terdampak Banjir di Cirebon: Tanggul Sungai JebolIbu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa Hukum
Pongsit Chaichutpornsuk, Wakil Presiden Eksekutif Senior di Krung Thai Bank, mengatakan pemberi pinjaman telah secara ketat mematuhi peraturan tetapi merasa sulit untuk menyelidiki transaksi tidak langsung seperti yang mungkin dilakukan untuk membeli bahan bakar.
“Ini di luar apa yang perlu kita ketahui, bank tidak memiliki penyelidik seperti ini,” kata Pongsit, yang berbicara kepada komite atas nama Asosiasi Bankir Thailand.
Semua bank komersial akan mematuhinya jika pemerintah dan regulator menjelaskan dengan jelas entitas mana yang tidak boleh mereka ajak berbisnis, tambahnya.
Lima bank komersial Thailand yang disebutkan dalam laporan PBB, Krung Thai, SCBX, Bangkok Bank, TMB Thanchart Bank dan Kasikorn Bank tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Laporan pakar PBB bulan lalu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Thailand memanfaatkan bank-bank Thailand untuk mentransfer senjata dan material terkait senilai US$120 juta pada tahun fiskal 2023 ke Myanmar. Jumlah ini melonjak dua kali lipat dibandingkan dengan US$60 juta pada tahun sebelumnya.
Transaksi-transaksi ini menumpulkan upaya global untuk mengisolasi junta yang berkuasa di Myanmar. Junta Myanmar kini menghadapi tantangan terbesarnya sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021, dengan perlawanan bersenjata nasional yang semakin kuat di berbagai bidang dan perekonomian yang lesu.
Juru bicara junta menolak berkomentar.
Bank of Thailand (BOT) mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) untuk menyelidiki semua transaksi yang mungkin terkait dengan pengadaan senjata Myanmar.
Baca Juga:Survey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan KetigaPersidangan Taipan Media Hong Kong Atas Tuduhan ‘Konspirasi Publikasi Hasutan’ Makan Waktu Lama
“Jika ada celah, kami dan AMLO akan melakukan tindakan tambahan,” kata asisten gubernur BOT Chayawadee Chai-anant kepada komite.