Lebih lanjut, kata Heru, sulit berharap KPK akan mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan publik kepadanya. Patut diduga mereka tak akan mengusut tuntas perkara suap ini dan tak menindak semua pihak yang terlibat. Mereka yang menghalang-halangi para penyelidik dan penyidik akan dibiarkan tanpa sanksi, bahkan boleh jadi para penyidiklah yang dianggap bersalah.
“Saya sudah menduga Dewan Pengawas KPK tidak akan punya banyak peran untuk membuat perkara ini jernih. Meski diisi tokoh-tokoh dengan rekam jejak baik, Dewan Pengawas dirancang bukan sebagai lembaga pelaksana yang punya hak eksekusi,”ujarnya.
Menurutnya Heru Subagia, perlindungan PDI Perjuangan yang berlebihan kepada Hasto mengindikasikan perkara ini pun boleh jadi bukan urusan Hasto semata. Sudah lama jadi omongan: banyak partai mencari pemasukan dari tempat gelap, termasuk suap anggotanya sendiri.
Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga
“Yang kerap terjadi adalah lewat mahar penetapan calon kepala daerah. Rasuah pergantian antarwaktu adalah modus yang baru terungkap ke publik. Upaya menghalangi petugas KPK oleh petugas partai dapat dibaca sebagai upaya melindungi perbuatan lancung oleh partai sebagai organisasi,” jelas Heru.
“Praktik buruk partai politik itu kini makin gelap dan sulit terungkap. Yang menyedihkan: semua terjadi di era Jokowi, presiden yang mengaku bukan orang partai dan mengklaim tak ingin tunduk kepada oligarki partai,” pungkasnya. (*)