PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) imbas rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS).
Hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Dalam rapat itu juga terlihat dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
“Saya bersama dengan pak gub BI, ketua DK OJK dan ketua DK LPS di dalam forum KSSK juga menyampaikan kepada bapak presiden berbagai perkembangan terkini dinamika market juga dari sisi perkembangan pembahasan APBN kita dengan DPR,” kata Sri Mulyani usai pertemuan selama 1,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024)
Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga
Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi fundamental ekonomi sebenarnya Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan negara lain. Diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi terkendali dan defisit transaksi berjalan.
Akan tetapi rupiah alami tekanan karena faktor sentimen yang berasal dari global dan dalam negeri. Dari global, yaitu ketidakpastian dari kebijakan suku bunga acuan AS dan ketegangan geopolitik.
“Kita pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi keputusan mengenai fed fund rate, yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa. yang kedua kita juga melihat pergerakan nilai tukar dan yield,” ujarnya.
Dalam negeri, ada kekhawatiran investor soal kesinambungan fiskal. Sri Mulyani memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan dengan hati-hati. Terutama dari sisi utang,
“APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan kita akan tetap kelola secara hati-hati ada beberapa hal yang bergerak seperti kurs harga minyak maupun dari sisi SBN nilai yeild kita, itu pasti mempengaruhi postur dan ini sudah kita monitor dari sisi implikasi pembiayaan,” jelas Sri Mulyani.
Sementara untuk 2025 yang akan dijalankan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, defisit APBN dipatok pada rentang 2,21-2,8%.
“Ini memberi range yang lebih lebar. Dan ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent hati-hati dan tetap sustainable namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025,” pungkasnya. (*)