PILKADA serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah. Pasalnya, kepemimpinan di daerah akan ikut jadi gambaran benturan elite di level teratas karena menjadi proxy pertarungan kepentingan. Khusus untuk di Pulau Jawa yang merupakan lumbung suara, pertarungannya akan sangat menentukan.
Saat ditemui di Jakarta, mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia mengungkapkan isu tentang proxy pertarungan elite dalam Pilkada menjadi topik pergunjingan yang hangat. Dengan analogi kisah Greco-Persian War antara koalisi negara-negara Yunani Kuno melawan digdaya Kekaisaran Persia, semua kubu merapatkan barisan dan menghitung kekuatan di detik-detik akhir.
“Hal serupa juga diprediksi akan terjadi lagi di Pilkada serentak 2024. Bedanya, kini efeknya bukan untuk Pilpres karena kontestasi elektoral itu sudah lebih dahulu terjadi di awal tahun ini. Pertarungan proxy di daerah ini dipercaya untuk mengukuhkan posisi elite nasional agar punya posisi tawar di antara satu dan lainnya,” ungkapnya saat mendampingi penulis Gibran The Next President Ahmad Bahar dan Heru Cipto Nugroho, Selasa (18/6).
Baca Juga:Ibu Kandung Pegi Setiawan Tolak Jalani Pemeriksaan Psikologi, Ini Alasan Kuasa HukumSurvey ARFI Institut Ungkap Hasil Elektabilitas Calon Wali Kota Cirebon: Eti Herawati di Urutan Ketiga
Menurut Heru, di daerah-daerah ini akan terjadi perang proxy antara presiden yang akan berakhir kekuasaannya, Jokowi, melawan presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, Prabowo. Selain antara Jokowi dan Prabowo, tarung Pilkada ini nyatanya juga menjadi persinggungan kepentingan antara Jokowi dengan patron politik lain, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum PDIP, dan menjadi ajang “raba-raba” koalisi.
“Perebutan pengaruh yang melibatkan Jokowi, bukan tanpa alasan sempat muncul usulan untuk memajukan waktu penyelenggaran Pilkada ke bulan September 2024. Ini karena Jokowi akan selesai masa jabatan di bulan Oktober 2024, sementara jadwal Pilkada serentak akan terjadi di bulan November 2024. Dengan menggeser Pilkada ke waktu saat Jokowi masih berkuasa, tentang ada pihak-pihak yang berharap sang presiden masih mampu menggunakan power atau kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral daerah ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan kemenangan dalam Pilkada di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa, memiliki dampak yang signifikan pada pertarungan elite nasional karena menjadi sarana untuk mengukuhkan ikatan antara elite dengan kekuasaan di daerah.