“Pilkada tahun 2024 dilaksanakan serentak, back uppengamanan oleh TNI-Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi (kejadian di luar perkiraan, red.),” kata Hadi.
Terakhir, Menko Polhukam menekankan intelijen keamanan Polri merupakan garda terdepan pengamanan pilkada 2024, karena tugas mereka mencegah konflik dan gangguan itu tidak terjadi selama pemilihan kepala daerah.
“Intelijen harus dapat mengelola potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, dan damai,” kata Hadi menutup sambutannya. (*)