“Wajar saja jika dalam proyeksi politik mengandalkan jual beli posisi dan juga bargaining politik. Mereka para pihak selaku pemenang Pilpres lebih suka berbagi kekuasan dan kenyamanan. Politik kerjasama yang membahagiakan semua pihak,” jelasnya, Jumat (10/5).
Bagiamana mungkin seorang capres yang belum dilantik sudah pasang badan melakukan deal politik khusus dengan berbagi kekuasan. Bukan hanya kartel politiknya yang akan dibagikan dan juga dijanjikan posisi jabatan yang mengiurkan, lawan politiknya pun ditawarkan kelezatan kekuasaan.
“Wajar saja jika proyeksi kementrian akan meledak dan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebuah kabinet yang gemuk. Kabinet bersama untuk menikmati kekuasaan bersama ketimbang kabinet yang efektif dan efesien untuk melayani masyarakat dan simbul pengabdian bagi masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga:Direktur Al Jazeera Salah Negm: Kerugian yang Kami Alami karena Penghentian Siaran Dibawa ke Jalur HukumBenda Bercahaya Kehijauan Melintasi Langit Yogyakarta, Pertanda Apa?
Heru menambahkan ancaman bagi presiden terpilih bakal melanggar UU berkaitan pemekaran Kementerian hanya untuk berjuang mendistribusikan jatah politik ke para pihak yang akan menjaga, merawat dan ikrar sumpah kesetiaan ke rejim baru Prabowo -Gibran.
“Perlu diingat, di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengaturan dan pembatasan itu misalnya menyangkut jumlah kementerian yang dibentuk serta pertimbangan-pertimbangan suatu kementerian dibentuk,” katanya.
Terkait jumlah kementerian, jelas Heru, UU ini menentukan paling banyak 34 kementerian (Pasal 15). Sekali lagi Prabowo -Gibran dalam kabinetnya harus selalu mendahulukan kepentingan negara dan bangsa bukan justru kabinet baru menjadi tempat persekutuan politik untuk kejahatan kolektif merampas kekayaan dan membunuh demokrasi.
Presiden terpilih mengumbar janji dengan menyertakan entitas politik di Kabinetnya. Tidak berfikir memberikan ruang untuk para pejuang demokrasi steril dari penyakit virus kekuasaan. Justru sebaliknya Prabowo Subianto mengaku akan terus menjalin kerja sama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerja sama.
“Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa,” kata Prabowo dalam acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).