“Padahal itu sudah ada di UU pendidikan kedokteran, PPDS itu harus digaji. Tidak digaji itu jadi sumber depresi, kalau nggak punya uang bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa membayar kebutuhan,” terangnya.
“Ini juga bisa jadi titik poin bullying kepada juniornya, karena tidak punya uang, makan minta dibelikan, lapangan bola minta dibayarkan. Jadi, kita merekomendasikan kepada Kemenkes untuk RS vertikal ini diberikan gaji,” lanjut dr Tommy.
Di negara tetangga, dr Tommy menyebut pemberian upah pada calon dokter spesialis selama bekerja berada di kisaran Rp 15 juta ke atas.
Baca Juga:Analisa Pengamat Transportasi: Kecelakaan Tol Japek KM58 Belum Tentu Penerapan ContraflowKoalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024
“Tentu saja Indonesia punya kearifan lokal sendiri, ada nilainya sendiri yang perlu diberikan,” pungkasnya. (*)