“Bantuan pangan di India itu 800 juta (orang) Rp 372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar di bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024,” sambung dia.
Kemudian, kata Airlangga, ada pula Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk 2,5 juta penduduk mulai September 2024. Lalu, Amerika juga turut memberikan bantuan.
“Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang, atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang secara dengan 17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem, dengan nilai setara Rp 835 triliun,” jelas dia.
Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?
Airlangga mengatakan bantuan sosial di Indonesia, seperti bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk. Menurutnya, hal itu lebih rendah dari Malaysia sebesar 25,6%, Singapura 1,7%, India 55,6% dan Amerika 12,1%.
Sebelumnya, Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebagai ahli dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Dia menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan ada politisasi bansos secara vulgar.
Sidang tersebut digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4) lalu. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.
Dia menyebut pork barrel ini dilakukan dengan cara berbeda di Indonesia. Dia menyebut pork barrel di Indonesia dilakukan dengan pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino.
“Nah kita lihat, el nino sudah mereda, kemarin juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 daripada 2023, kenapa 2021 nggak ada (BLT) el nino?” kata Faisal.
“Jadi nyata bahwa el nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah di-support oleh BMKG, BPS sudah di-support oleh BRIN. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri,” sambungnya.