PEMERINTAH Brunei Darussalam menepis kabar soal Kereta Api Trans Borneo yang akan menembus Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabar soal Kereta Api Trans Kalimantan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, termasuk di negara tetangga melalui berbagai platform media massa dan media sosial.
“Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi ingin menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau bahkan menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut,” tulis MTIC di situs resminya seperti dikutip Sabtu (6/4/2024).
Pada saat yang sama, belum ada diskusi resmi di tingkat pemerintah mengenai masalah ini maupun antara negara bagian dan pihak-pihak yang berkepentingan. “Untuk proyek sebesar itu tentunya memerlukan komitmen dari pemerintah masing-masing terlebih dahulu,” tulis MTIC.
Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Presiden Jokowi ke Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Pilpres 2024Penyembelihan Sapi Merah Doktrin Yahudi Robohkan Al Aqsa Jatuh 10 April 2024, Berbarengan dengan Lebaran?
Sebelumnya disebutkan perusahaan yang berbasis di Brunei bernama Brunergy Utama akan membangun jaringan kereta api senilaiUSD 70 miliar yang akan menghubungkan Brunei dengan negara bagian Sabah, Sarawak, dan Kalimantan di Indonesia. Disebutkan pembangunan tahap pertama akan menghubungkan Kota Pontianak di Indonesia, Kota Kuching, Kinabalu, Sarawak, dan Sabah di Malaysia, dan lanjut ke distrik Tutong di Brunei.
Selanjutnya tahap kedua akan berjalan ke arah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia. Dalam hal ini, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan. Bahkan, ada rencana untuk menghubungkan proyek itu dengan Ibu Kota Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah buka suara soal kabar pembangunan kereta api cepat di Pulau Kalimantan. Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dari Brunei Darussalam soal rencana tersebut. Baik dari perusahaan pemrakarsanya, maupun dari pemerintah Brunei Darussalam.
Meski begitu, Jokowi mengatakan tak asing dengan rencana ini. Katanya, rencana pembuatan kereta cepat yang menghubungkan 3 negara ini merupakan rencana lama.
“Belum (ada komunikasi). Tapi itu sudah ada dari rencana lama,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Sedangkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi soal rencana yang datang dari perusahaan Brunei itu. Namun belum ada pembicaraan resmi.