SEKJEN PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengincar kursi ketua umum yang diduduki Megawati Soekarnoputri. Keinginan ini sebagai upaya untuk mempertahankan kepemimpinannya.
Hal ini disampaikan Hasto saat bedah buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971’ karya Ken Ward. Katanya, Jokowi ingin mempertahankan posisinya dengan menguasai dua partai politik yaitu Golkar dan PDIP.
“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan antara lima, enam bulan ada seorang menteri powerfull,” kata Hasto dalam kegiatan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April.
Baca Juga:Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Rilis Sejumlah Nama Perusahaan dengan Produk Terbukti Terafiliasi Israel, Begini Tanggapan Wasekjen MUIPernyataan Lengkap Princess of Wales, Kate Middleton: Bagi Siapa pun yang Menghadapi Penyakit ini, Mohon Jangan Putus Asa
Tak disebut siapa sosok menteri ini oleh Hasto. Namun, ia disebut diberi tugas oleh Presiden Jokowi bertemu dengan Ryaas Rasyid yang merupakan pakar politik dan pemerintahan untuk membujuk Megawati.
“Supaya enggak salah (menteri, red) ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas ditugaskan untuk membujuk Ibu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,” jelasnya.
Cara ini disebut Hasto pernah dipakai Presiden Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaannya lewat Pemilu 1971. Presiden ke-2 RI itu disebutnya juga pernah ingin mengambilalih partai yang dibesut oleh Megawati, yaitu PDI.
Bukan hanya itu saja, Hasto juga menyebut ada cara lain yang dilakukan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia disebut membentuk koalisi partai politik yang besar.
“Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional,” pungkasnya. (*)