Kebijakan Pembangunan, Industri
Akan tetapi negara-negara berkembang, sudah lama ada ketertarikan terhadap kebijakan pembangunan industri. Ekonom neoliberal dan banyak lembaga keuangan berpengaruh yang mereka kendalikan telah lama tidak menyukai hal ini. Negara-negara Eropa didesak untuk melakukan industrialisasi. Kebijakan industri yang selektif bahkan menjadi lebih kontroversial karena pemerintah lebih memilih beberapa aktivitas manufaktur dibandingkan aktivitas lainnya, misalnya karena peningkatan skala keuntungan.
Biasanya menghadapi kendala sumber daya, termasuk kendala fiskal, negara-negara berkembang tidak punya pilihan selain bersikap selektif. Namun, dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, terdapat kekhawatiran yang dapat dimengerti mengenai potensi penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, dan kesalahan.
Sebaliknya, pasar seharusnya mengambil keputusan demi kepentingan terbaik masyarakat tanpa mengakui adanya bias dan ‘kegagalan’ yang melekat pada pasar, terutama dalam masyarakat pasca-kolonial yang sangat tidak setara. Para ekonom neoliberal dengan cepat membuat karikatur kebijakan industri dengan metafora yang meremehkan (misalnya, memilih pemenang) dibandingkan dengan analisis yang teliti.
Keajaiban Asia?
Baca Juga:Mengapa Perguruan Tinggi di Indonesia Terjebak Kasus Tindak Pidana Perdagangan OrangMengulik Kontruksi Dalil Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum AMIN dan Ganjar Mahfud
Keajaiban Asia Timur secara sederhana dikarikaturkan karena ditinggalkannya industrialisasi substitusi impor dan digantikan dengan orientasi ekspor. Narasi alternatif yang lebih bernuansa mengenai ‘perlindungan efektif yang bergantung pada promosi ekspor’ di Asia Timur Laut diabaikan. Kebijakan industri lebih dari sekedar kebijakan perdagangan, yang melibatkan serangkaian instrumen kebijakan. Mengenali beragam aspek, dimensi dan alat kebijakan industri sangatlah penting, selain investasi, keuangan, dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia juga penting.
Mengevaluasi Kebijakan Industri
Selama bertahun-tahun, para ekonom yang bekerja di India telah mengkritik kebijakan industri, biasanya mengacu pada pengalaman Nehruvian. Namun terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu hanya dengan merujuk pada pengalaman memerlukan bukti yang bagus.
Kebijakan farmasi India sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan penduduknya. Obat-obatan generik yang terjangkau di India merupakan hal yang penting dalam meningkatkan hasil kesehatan masyarakat.
Bangladesh telah memanfaatkan dispensasi khusus sebagai negara kurang berkembang (Low Development Countries) untuk mengekspor obat-obatan generik yang terjangkau ke banyak negara miskin lainnya.
Faktanya, negara-negara Barat mengingkari perjanjian tahun 2001 mengenai Pengecualian Kesehatan Masyarakat terhadap Hak Milik Industri Terkait Perdagangan (TRIPS). Kompromi ini diperlukan untuk memulai kembali proses WTO setelah negara-negara Afrika keluar dari pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle tahun 1999.