Individu pada umumnya mempunyai hak untuk memiliki properti dan mendirikan usaha, namun proses pendaftaran properti atau usaha baru dapat menjadi rumit dan menghambat pengembangan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum menjadi lebih konsisten dan pendirian usaha menjadi lebih mudah. Namun, beberapa warga etnis Nepal yang tidak memiliki sertifikat izin keamanan menghadapi kesulitan dalam memulai bisnis.
Tabu dalam masyarakat menyebabkan banyak insiden pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Pernikahan anak masih terjadi dengan frekuensi tertentu. Pekerja rumah tangga perempuan, yang seringkali berasal dari daerah pedesaan atau India, rentan terhadap kerja paksa dan pelecehan lainnya, begitu pula pekerja asing di sektor konstruksi dan pembangkit listrik tenaga air. Pekerja anak masih ada, sebagian besar di sektor pertanian dan konstruksi.
Laporan Perdagangan Manusia tahun 2021 yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa pemerintah Bhutan telah menyelesaikan strategi pencegahan perdagangan orang dan meningkatkan pendanaan untuk tempat penampungan, namun tidak memperluas upaya antiperdagangan manusia secara keseluruhan. Tidak ada hukuman terhadap kasus perdagangan manusia yang diperoleh, juga tidak ada kasus baru yang diajukan, selama periode pelaporan Departemen Luar Negeri. Perdagangan seks masih menjadi masalah; Undang-undang antiperdagangan manusia di Bhutan tidak mengkriminalisasi segala bentuk praktik ini.
Hasil Pemilu Bhutan 2024
Baca Juga:Tim Hukum Anies-Imin Tuding Jokowi Sengaja Biarkan Menteri di Kabinet Indonesia Maju Terlibat Pemilu 2024Fakta-fakta Kematian Sobikhul Alim Usai Diperiksa Polisi Jadi Saksi Dugaan Perampokan yang Tewaskan Istri Pengusaha Gresik
Komisi Pemilihan Umum Bhutan (ECB) merilis hasil sementara pada hari Rabu, sehari setelah kerajaan kecil di Himalaya itu mengadakan pemilu , yang menunjukkan PDP memenangkan suara bebas keempat sejak pemilu demokratis dimulai 15 tahun lalu.
PDP memenangkan 30 kursi di parlemen yang beranggotakan 47 orang, atau Majelis Nasional, dan sisa kursi dimiliki oleh Bhutan Tendrel Party (BTP), menurut penghitungan awal oleh ECB.
PDP dibentuk pada tahun 2007 oleh Tobgay. Partai Demokrat Rakyat (PDP) yang berhaluan liberal di Bhutan akan membentuk pemerintahan baru setelah menang dalam pemilihan parlemen, berdasarkan hasil dari badan pemilihan umum negara tersebut.
Pemimpin PDP Tshering Tobgay, 58, yang menjabat perdana menteri dari tahun 2013 hingga 2018, akan menjadi perdana menteri baru untuk masa jabatan lima tahun kedua.