Konstitusi secara nominal menjamin hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja, namun hak mogok tidak dilindungi secara hukum. Pekerja dapat melakukan perundingan secara kolektif, dan diskriminasi anti serikat pekerja dilarang.
Supremasi Hukum
Independensi peradilan sangat dihormati. Hakim senior diangkat oleh raja atas rekomendasi Komisi Yudisial Nasional. Namun, keputusan hakim sering kali kurang konsisten, dan banyak orang memandang sistem peradilan korup.
Meskipun hak atas peradilan yang adil sebagian besar dijamin dan penangkapan sewenang-wenang bukanlah masalah yang meluas, penggugat dan tergugat dalam sengketa perdata sering kali mewakili diri mereka sendiri. Banyak orang yang tidak mampu membayar utangnya ditahan, yang menurut hukum internasional dianggap
sewenang-wenang.
Baca Juga:Tim Hukum Anies-Imin Tuding Jokowi Sengaja Biarkan Menteri di Kabinet Indonesia Maju Terlibat Pemilu 2024Fakta-fakta Kematian Sobikhul Alim Usai Diperiksa Polisi Jadi Saksi Dugaan Perampokan yang Tewaskan Istri Pengusaha Gresik
Sejumlah tahanan politik yang ditahan sebelum Bhutan beralih ke sistem demokrasi saat ini masih dipenjarakan. Pada tahun 2019, sebuah kelompok kampanye yang mencakup anggota diaspora Bhutan dan pengungsi yang bermukim kembali mengajukan petisi untuk pembebasan para tahanan, tetapi mereka tetap berada di penjara sepanjang tahun 2021. Namun secara keseluruhan, supremasi hukum dan proses hukum telah meningkat
secara substansial dalam permasalahan perdata dan pidana, dan pengadilan di Bhutan relatif efektif. Kepolisian sipil pada umumnya beroperasi sesuai hukum, dan insiden kekerasan yang berlebihan jarang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kejahatan secara umum rendah.
Namun, pemberontak dari negara bagian Assam di India terkadang memasuki Bhutan dan mengganggu keamanan. Kasus penculikan dan perampokan kadang terjadi di sepanjang perbatasan dengan India. Konstitusi melindungi terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, disabilitas, bahasa, agama, atau status sosial. Namun, masyarakat berbahasa Nepal dilaporkan menghadapi diskriminasi pekerjaan dan bentuk bias lainnya. Diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan masih terjadi pada perempuan Bhutan.
Otonomi Pribadi dan Hak Individu
Warga negara Bhutan umumnya memiliki kebebasan untuk melakukan perjalanan domestik dan internasional. Namun, pemerintah telah menetapkan kategori kewarganegaraan yang berbeda, sehingga membatasi perjalanan ke luar negeri bagi sebagian orang. Pembatasan ini dilaporkan mempunyai dampak paling besar terhadap penutur bahasa Nepal. Pasukan keamanan Bhutan terkadang menangkap orang Nepal yang ingin memasuki negara tersebut.