BHUTAN adalah kerajaan kecil dan terpencil yang terletak di pegunungan Himalaya (Asia Selatan) antara tetangganya yang kuat, India dan Tiongkok.
Hampir sepenuhnya terputus selama berabad-abad, negara ini mencoba membiarkan beberapa aspek dunia luar masuk sambil menjaga ketat tradisi kunonya.
Nama Bhutan untuk Bhutan, Druk Yul, berarti ‘Tanah Naga Guntur’; dan baru mulai dibuka untuk orang luar pada tahun 1970an. Monarki turun-temurun Wangchuck telah memegang kekuasaan sejak tahun 1907. Namun Bhutan menjadi negara demokrasi parlementer dua partai setelah pemilu pada bulan Maret 2008. Dengan jumlah penduduk 777.400 jiwa dan luas wilayah 38.394 km persegi dengan ibukota Thimpu, yang dipimpin Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck yang menggantikan ayahnya, Jigme Singye Wangchuck, pada bulan Desember 2006 setelah mantan raja tersebut mengumumkan pengunduran dirinya.
Baca Juga:Tim Hukum Anies-Imin Tuding Jokowi Sengaja Biarkan Menteri di Kabinet Indonesia Maju Terlibat Pemilu 2024Fakta-fakta Kematian Sobikhul Alim Usai Diperiksa Polisi Jadi Saksi Dugaan Perampokan yang Tewaskan Istri Pengusaha Gresik
Bhutan diperintah oleh monarki konstitusional yang telah membuat kemajuan signifikan menuju konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini telah menyelenggarakan beberapa pemilu yang kredibel dan mengalami peralihan kekuasaan ke partai-partai oposisi. Permasalahan yang
masih ada termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas berbahasa Nepal dan non-Buddha, sensor media, dan penggunaan kasus pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik untuk membungkam jurnalis. Pada bulan Februari 2020, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck memberikan persetujuan kerajaan terhadap amandemen hukum pidana yang mendekriminalisasi aktivitas sesama jenis. Parlemen telah memberikan suara mendukung perubahan tersebut pada Desember 2020, Raja memberikan persetujuannya pada Februari 2021.
Hak Politik : Sebuah Proses Pemilu
Raja adalah kepala negara, mengangkat sejumlah pejabat tinggi, dan pengaruhnya terhadap posisi menteri semakin berkurang. Raja mencalonkan pemimpin partai mayoritas di Majelis Nasional terpilih untuk menjabat sebagai perdana menteri. Lotay Tshering dari Partai Persatuan Bhutan (DNT) diangkat sebagai perdana menteri pada November 2018 setelah partai tersebut memenangkan mayoritas di majelis rendah.
Konstitusi mengatur Parlemen bikameral, dengan majelis tinggi dengan 25 kursi, Dewan Nasional, dan majelis rendah dengan 47 kursi, Majelis Nasional. Anggota kedua majelis menjabat selama lima tahun. Raja menunjuk lima anggota Dewan Nasional non-partisan, dan 20 sisanya dipilih secara populer sebagai independen. Majelis Nasional sepenuhnya dipilih.