DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia pada 2023 mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2023 jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia sebanyak 114.720 kasus dengan 894 kematian,” katanya dalam gelar wicara #Ayo3mplusvaksinDBD di Jakarta, Kamis.
Kasus terbanyak, kata dia, ditemukan di Jawa Barat sebanyak 19.328 kasus. Adapun kematian terbanyak ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 143 kasus.
Dia menyebutkan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 143.176 kasus DBD dengan 1.236 kematian.
Baca Juga:Panglima TNI Beberkan 15 Provinsi dengan Kerawanan Tinggi Jelang Pilkada Serentak 2024Panglima TNI Tepis Adanya Isu 10 WNI Jadi Tentara Bayaran Ukraina
Sementara itu, ujarnya, sampai minggu ke-11 tahun 2024 terdapat sebanyak 35.556 kasus DBD dengan 290 kematian. Kasus dan kematian terbanyak ditemukan di Jawa Barat, yaitu sebanyak 10.428 kasus dan 94 kematian.
Dia mengatakan terdapat 18 provinsi yang mengalami peningkatan kasus DBD per Maret 2024, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
Menurut Imran, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penanganan DBD, yaitu belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut. Selain itu, budaya pemberantasan sarang nyamuk juga belum optimal.
“Apalagi kalau kita lihat sekarang hujannya ini saya bilang aneh, hujan terus kemudian selama tiga atau empat hari panas. Ini yang menyebabkan genangan dari hujan tersebut menimbulkan breeding places, menimbulkan sarang-sarang nyamuk yang menyebabkan nyamuk aedes aegypti semakin berkembang,” katanya.
Dia mengemukakan terdapat sejumlah strategi penanggulangan DBD, di antaranya manajemen risiko, meningkatkan akses layanan publik, penguatan surveilans, serta pelibatan masyarakat dan pemerintah. (*)