RIBUAN dokter muda di Korea Selatan masih lanjut mogok massal per Jumat, 1 Maret 2024, bahkan setelah pemerintah menetapkan tenggat waktu untuk mereka kembali bekerja pada 29 Februari 2024 atau menghadapi risiko hukuman.
Sebelumnya, pemerintah telah memperingatkan mereka dapat mengambil jalur hukum melawan para dokter di Korea Selatan yang mogok kerja. Tindakan yang dimaksud mencakup penuntutan, penangkapan hingga pencabutan lisensi kedokteran.
Hampir 10 ribu calon dokter di seluruh negeri telah berhenti bekerja sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah untuk menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2.000 kursi mulai 2025. Pemerintah mengatakan langkah itu dilakukan sebagai respons terhadap fenomena kekurangan dokter. Kuota saat ini adalah 3.058 orang.
Baca Juga:Mahfud MD Sebut Dirinya Kini Mantan CawapresPolisi Tangkap Pembuat Situs Rabithah Alawiyah Palsu
Sejauh ini, 294 dari sekitar 9.076 dokter yang melakukan protes telah kembali bekerja. Namun tampaknya tidak ada tanda-tanda mereka akan mengakhiri aksi mogok tersebut, kata pejabat kementerian kesehatan dan rumah sakit.
Dokter di Korea Selatan mogok kerja itu menciptakan kondisi genting. Rumah sakit terpaksa menolak pasien dan pengobatan kanker.
Bagaimana kronologi pemogokan massal ribuan dokter muda di Korea Selatan?
Rencana Pemerintah Naikkan Kuota Kedokteran
Asosiasi dokter di Korea Selatan berjanji pada 6 Februari lalu akan melakukan pemogokan massal jika pemerintah “secara sepihak” mendorong peningkatan kuota pendaftaran sekolah kedokteran.
Hari itu, Kementerian Kesehatan diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran hingga sekitar 2.000 mulai 2025, sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang layanan kesehatan penting.
Pengumuman itu bakal menandakan kenaikan kuota mahasiswa kedokteran pertama dalam hampir 20 tahun. Kuota saat ini yaitu 3.058 orang telah ditetapkan pada 2006 silam.
Para dokter mengatakan kenaikan kuota akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran, dan pemerintah harus mencari cara lain untuk mengalokasikan dokter dengan lebih baik dan meningkatkan kompensasi.
“Jika pemerintah secara sepihak meneruskan rencana tersebut, kami akan merilis hasil survei yang kami lakukan pada bulan Desember mengenai pemogokan dan memulai proses untuk melakukan pemogokan umum,” kata Lee Pil-soo, kepala Asosiasi Medis Korea (KMA) pada konferensi pers darurat hari itu.